Ponorogo – Ketua DPRD Ponorogo Ali Mufthi, mengapresiasi kinerja pemkab mencari dana tambahan sehingga terkucur tambahan anggaran sekitar 140 miliar lebih. Namun pihaknya memberi catatan tersendiri, karena tambahan anggran tersebut harusnya lebih bisa di optimalkan.
“ Ada beberapa sektor pendapatan yang harusnya dapat dimaksimalkan,’’ terang Ali Musfi usai rapat Paripurna Pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2017.(18/9/2017).
Ali menjelaskan Pendapatan asli daerah (PAD), menyumbang sekitar Rp 81 miliar, didominasi PAD lain yang sah. Pemkab mendapat bantuan operasional bos (BOS) senilai Rp 75 miliar. Sisanya, dari pajak sekitar Rp 6,5 miliar dan retribusi senilai Rp 9 miliar. Selain itu, pemkab juga mendapat tambahan dari dana perimbangan sebesar Rp 20 miliar, serta kelompok lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 79 miliar. Ironisnya, pendapatan bersifat khusus. Artinya, peruntukkannya sudah ditentukan.
‘’Ini menjadi salah satu tugas kami untuk terus mendorong pemkab agar pendapatan maksimal,’’ jelasnya
Belum lagi masalah Dana Intensif Daerah (DID). Pemkab hanya mendapat Rp 7,5 miliar. Padahal, pendapatan DID dapat mencapai Rp 70 miliar jika sejumlah kriteria yang ditentukan pemerintah pusat terpenuhi. Pemkab, lanjutnya, hanya memenuhi kriteria awal. Yakni, tercapainya predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan ketepatan penyusunan APBD dalam tahun anggaran berjalan. Padahal, itu hanya kriteria awal. Kriteria kedua terkait penilaian kinerja belum memenuhi standar yang ditentunkan.
‘’Kriteria awal ini juga penting. Sebagai pintu masuk ke kriteria selanjutnya. Pemkab sudah cukup bagus namun perlu ditingkatkan agar kriteria yang lain dapat tercapai,’’ harapnya sembari menyebut indek pembangunan manusia (IPM) dan angka partisipasi kasar (APK) menjadi kriteria penilaian kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu untuk IPM, dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, indek kesehatan masyarakat, hingga rata-rata tingkat pendidikan. Pihaknya tidak mau lepas tangan. Peningkatan sejumlah kriteria tersebut juga menjadi tanggung jawab pihaknya. Menjadi tanggung jawab bersama. Ali mengaku bakal lebih serius berkolaborasi dengan pemkab. Utamanya dalam bidang yang berkaitan dengan IPM. Sebab, IPM berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat.
[espro-slider id=3889]
