Ponorogo – Rapat Paripurna kedua dengan agenda pandangan umum fraksi langsung di gelar (19/09/2017) selang satu dari pembahasan awal, tujuannya jelas yakni untuk kejar tayang dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2017. Meski demikian penyusunan pandangan umum keenam fraksi tidak sekenanya saja.
‘’Paripurna memang dikerjakan secara marathon namun tidak mengurangi fungsi pengawasan,’’ kata Ketua DPRD Ponorogo, Ali Mufthi. Hal tersebut diperkuat dengan sejumlah masukan dan kritikan muncul dari keenam fraksi. Diantaranya soal peruntukan anggaran P-APBD, rendahnya perolehan dana insentif daerah (DID), progres sejumlah proyek, hingga masalah besaran serapan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Ali memastikan masukan yang mengemukan saat rapat paripurna tersebut merupakan bentuk perhatian wakil rakyat untuk membangun Ponorogo. Mulai persiapan pemkab soal ketersedian pupuk memasuki musim tanam ketiga, masalah pendidikan, hingga minimnya data yang diberikan pemkab.
Sementara itu masalah peningkatan pendapatan juga kembali mengemuka. Salah satunya soal DID. Besaran DID yang didapat masih minim. Hanya Rp 7,5 miliar. Padahal pendapatan dari sektor DID dapat mencapai Rp 70 miliar jika semua kriteria terpenuhi. Pandangan umum, lanjutnya, juga menyorot belum maksimalnya respons OPD.
Beberapa OPD terlihat kewalahan. Di antaranya, dinas pendidikan dan RSUD dr Harjono. Kedua dinas ini kerap menyisakan catatan tersendiri. Mulai lemotnya penyerapan hingga belum maksimalnya perangkat di dalamnya. Keluhan masyarakat juga sering muncul. Ali menyebut belum adanya gairah atau semangat dalam menerapkan instruksi pimpinan. ‘’OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus ada gairah untuk lebih baik dan lebih baik lagi,’’ tuturnya sembari menyebut kinerja secara keseluruhan cukup baik.
