Sosialisasi Perda Pupuk Komisi B Dprd Ponorogo Di BPP Kauman


Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /home/u5325998/public_html/dprd-ponorogo.go.id/wp-includes/functions.php on line 5313

IMG-20160531-WA0005Ponorogo  Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo mulai mensosialisasikan  Perda nomor 17/2015 tentang Pupuk yang baru diundangkan pada awal Mei lalu.  Perda yang lahir atas inisiatif Komisi B DPRD tersebut , disosialisasikan ke semua kalangan khsususnya para petani.

Road show pertama, bertepatan dengan pertemuan Gapoktan ( Gabungan Kelompok Tani) di Kantor UPTD Pertanian Kecamatan Kauman Ponorogo. Sosialisasi Perda tersebut, ke depannya, akan dilakukan berdasar dapil (daerah pemilihan) sementara itu di Ponorogo yang terdiri dari 6 Dapil . Karena DPRD sebagai lembaga politis maka sosialialisi juga berdasarkan pemetaan politis. Jika dilakukan per kecamatan yang jumlahnya 21 maka akan memakan waktu yang lebih lama.

“ Kalau dilakukan per kecamatan kurang efektif dan memakan waktu lama karena total kecamatan se Ponorogo berjumlah  21 kecamatan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi per dapil sehingga lebih efektif. Karena DPRD kan lembaga politis maka sosialisasi juga berdasarkan pemetaan politis yakni dapil,” kata Widodo, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo.

Pada dasarnya perda ini untuk melindungi petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, terutama menyangkut 3 hal yang fundamental dalam distribusi pupuk bersubsidi. Yaitu pengawasan, pengadaan dan penyaluran.Termasuk  juga  pengaturan komposisi penggunaan pupuk berimbang  oleh petani. Dengan Perda ini, maka petani tidak boleh lagi menggunakan pupuk kimia bersubsidi dengan seenaknya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Ponorogo, Harmanto, usai mengikuti acara sosialisasi  mengatakan, plus minus dari Perda Pupuk  bersubsidi itu. Menurutnya, pemerintah tidak mampu mencukupi  kebutuhan petani 100 %, tapi hanya  70 % saja. Dengan  Perda tersebut, maka diharapkan kekurangan itu bisa tertutupi.

Sedangkan wakil Ketua Komisi B, Sunarto, saat berdialog dengan petani mengungkapkan, dengan Perda tersebut maka pemerintah akan mencukupi kebutuhan pupuk petani seberapa pun. Di samping itu dengan Perda tersebut maka akan diefektifkan fungsi gudang petani, yang selama ini diabaikan  petani.  Juga terkait pembentukan Gapoktan atau Poktan, Sunarto mengingatkan agar tidak dipersulit. Sebab kebebasan berserikat sudah diatur dalam UUD 1945.