Ponorogo – Setelah sempat gagal mengelar hearing dengan Dinas Pendidikan terkait mininmnya penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), karena Kepala Dinas Pendidikan Tutut Erliena berhalangan hadiri. Komisi D DPRD Ponorogo kembali memanggil pejabat dilingkup Diknas. Pemanggilan tersebut tujuannya sama, yakni klarifikasi terkait masalah penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sangat minim penyerapanya dan tak kunjung terlaksana tersebut.
“ Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan sudah banyak dipangkas, Jangan sampai kembali terulang di tahun ini, bisa jadi pemangkasan tersebut karena minimnya penyerapan,” terang Ubhail Islam Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo.
Ubahil menduga pengurangan anggaran DAK diknas dari Rp 6 miliar menjadi Rp 2,8 miliar itu bukan hanya lantaran keuangan pusat yang sedang tak stabil, namun, pihaknya mencurigai karena lambatnya pengerjaan, hasilnya waktu yang tersisa kelewat dekat, tentu saja kondisi tersebut berpengaruh pada anggaran, dan DAK kembali dikurangi lantaran khawatir tidak terserap sepenuhnya. Padahal banyak sekolah yang mengharapkan bantuan dari DAK tersebut.
Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima, usulan perbaikan setiap UPTD rata-rata diatas sepuluh sekolah, dan hanya dua sampai tiga titik yang terealisasikan tahun ini, tentu saja kondisi tersebut berdampak langsung pada mutu kualitas pendidikan.
“ Pihak sekolah dan murid yang banyak dirugikan atas hal ini, seharusnya sudah bisa mendapatkan bantuan rehab namun harus ditunda karena lambatnya pengerjaan di Diknas,’’ terang Ubhail.
Dana Rp 2,8 miliar harusnya cukup mengerjakan puluhan titik lain. Karena kebutuhan rehab sekolah rata-rata berkisar Rp 100 hingga Rp 200 juta. Pihak Diknas harusnya dapat memilah sekolah lain yang prioritas.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Tutut Erliena menjelaskan sekolah penerima bantuan tahun ini sudah berdasar skala prioritas, Dinas Pendidikan sudah melakukan surve untuk menentukan prioritas sekolah yang akan direhap tahun ini.
“ waktu juga sudah cukup mepet jadi mungkin diputuskan hanya Rp 2,8 miliar untuk proyek fisik tahun ini,’’ terang Tutut. Sedangkan untuk sekolah lain yang membutuhkan rehap, pihaknya akan menggunakan anggaran tambahan yang diambil dari APBD perubahan tahun ini senilai 1,6 miliar.
