Ponorogo – Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun anggaran 2016 panen kritikan dan masukan. Rekomendasi mengemuka dari empat pansus DPRD Ponorogo yang dibentuk untuk menyoroti LKPJ itu. Mulai masalah pemerintahan desa, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang lemot, masalah pembangunan, hingga masalah aturan. ‘’Secara prinsip LKPJ bupati sudah baik dan lengkap. Tetapi masih ada yang perlu digenjot lagi agar lebih maksimal ke depannya,’’ kata Wakil ketua DPRD Ponorogo Miseri Efendy,(25/4).
Pihaknya sengaja membagi empat pansus sesuai dengan komisi di DPRD. Pun, pembahasan masing-masing pansus juga menyesuaikan bidang dalam komisi. Pansus A misalnya yang membidangi masalah hukum menyoroti soal kewenangan pemerintah desa (pemdes) dan pemkab. Pansus A kembali mengingatkan kewenangan pemdes mengelola keuangan secara mandiri. Pemkab dilarang turut campur ke dalam. Miseri menambahkan campur tangan biasanya tidak secara terang-terangan. ‘’Tidak menutup kemungkinan masih ada tekanan-tekanan ke pemerintah desa. Kami kembali mengingatkan soal aturan itu,’’ ujarnya.
Pansus B tak kalah kritis. Menyoroti kinerja empat OPD dan dua perusahaan daerah (PD). Yakni, BPPKAD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanian dan Perikanan, dan Perdakum. Sedang, dua PD yakni, PDAM dan PD Sari Gunung. Miseri menyebut permasalahan kurang bayar DAK menjadi rekomendasi utama untuk BPPKAD. Sebab, sudah kelewat lama. Namun, penyelesaian tetap harus sesuai aturan. Tidak sembarangan. Pansus B juga menekankan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). ‘’Kami berharap adanya peningkatan kinerja dari dinas dan perusaahan daerah. Terutama yang sudah mendapat kucuran dana besar,’’ ungkapnya.
Sedang, Pansus C memberikan rekomendasi secara umum dan khusus. Secara umum pansus C berharap adanya program kerja yang terukur. Baik secara pendapatan dan pengeluaran. Sedang, secara khusus, pansus C menyoroti kinerja sembilan OPD. Di antaranya, OPD yang membidangi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, pembangunan, dan perhubungan. Soal pembangunan, pansus C, memberikan rekom soal proyek waduk bendo. Sebab, progresnya masih kecil dibanding dengan waktu yang sudah terlewat. Belum lagi masalah relokasi warga terdampak yang masih menggantung. ‘’Kami ingin ada perhatian serius di sejumlah sektor ini ke depan,’’ ungkapnya.
Miseri menambahkan, Pansus D menyoroti masalah pendidikan, kesehatan, pariwisata dan sosial. Pendidikan, kata dia, paling banyak rekomendasinya. Sebab, penyerapan anggaran di dinas tersebut masih saja lemot. Padahal, sudah berganti kepala dan pejabat di bawahnya. Masalahnya masih sama. Takut terjerat masalah hukum. Pemkab wajib memberikan dorongan dan solusi agar keberanian pejabatnya kembali. Sedang, masalah kesehatan masih soal kualitas pelayanan. ‘’Pansus D juga berharap adanya peningkatan kinerja RSUD dan Puskesmas setelah menjadi BLUD,’’ ujarnya. (ag)
[espro-slider id=3621]
