Rencana dinas pendidikan meregrouping SDN 1 dengan SDN 2 Ngasinan, Jetis mendapat atensi dari DPRD Ponorogo (2/10), sejumlah anggota dewan komisi D menyambangi dua sekolah tersebut.
Kedatangan mereka untuk mengurai permasalahan yang timbul di dua lembaga pendidikan itu. Karena sampai saat ini berjalannya tahapan penggabungan SDN 1 dengan SDN 2 Ngasinan terkesan mengambang.
Kondisi itu diungkapkan oleh wakil ketua komisi D DPRD Ponorogo, Ubahil Islam. Menurut dia, rencana regrouping tersebut memang tidak menimbulkan permasalahan dari kedua belah pihak. Baik dari SDN 1 maupun SDN 2 Ngasinan sama-sama menerima kebijakan itu. Hanya saja, ketidakjelasan kapan regrouping itu terealisasi membuat pihak sekolah galau. ‘’Apalagi, SDN 2 Ngasinan sudah mendapat larangan dari dinas pendidikan untuk tidak menerima siswa baru pada saat PPDB lalu. Tentu itu membawa dampak psikologis tersendiri bagi siswa,’’ katanya.
Dia mengungkapkan persoalan ini seharusnya tidak terjadi. Apabila dinas pendidikan mempunyai rencana yang matang dalam menerapkan kebijakan regrouping atau penutupan sekolah. Sebab, ada sejumlah hal yang perlu menjadi pertimbangan. Salah satunya terkait keberadaan GTT dan PTT di dua sekolah tersebut. ‘’Selanjutnya, ini akan kami tindak lanjuti dengan menggelar rapat bersama dinas pendidikan,’’ ujar politisi PKB tersebut.
Pihaknya tidak ingin nasib GTT dan PTT di dua sekolah tersebut kemudian ikut tidak jelas seiring dilakukannya regrouping. Apalagi, berkaca dari sisi SDM, sejumlah GTT dan PTT di SDN 1 Ngasinan serta SDN 2 Ngasinan telah memenuhi syarat. ‘’Jangan sampai persoalan regrouping ini justru yang menjadi korban adalah para GTT dan PTT,’’ terang Ubahil.
Anggota Komisi D DPRD Ponorogo lainnya, Budi Purnomo menyarankan agar dinas pendidikan membuat perencanaan untuk lima tahun ke depan terkait prediksi pertumbuhan anak di Desa Ngasinan. Dengan begitu, diharapkan ketiga memasuki tahun ketiga proses pembelajaran sejak pemetaan itu dilakukan dapat diketahui prediksi kebutuhan jumlah siswa, aset dan guru. ‘’Karena yang ada saat ini antara jumlah guru dengan siswanya tidak seimbang. Soalnya, dipengaruhi oleh program keluarga berencana (KB),’’ jelas legislator asal Partai Nasdem itu.
