Ponorogo- DPRD Ponorogo serius menuntaskan seabrek pekerjaan bulan ini, Pembahasan tiga raperda penting bakal selesaikan. Yakni, raperda tentang laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD 2016, raperda administrasi kependudukan, dan raperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
‘’Kami targetkan selesai akhir bulan ini,’’ kata ketua DPRD Ponorogo Ali Mufthi.
Raperda administrasi kependudukan dibahas kali pertama dalam sidang paripurna, kemarin. Pembahasan sudah mendekati final. Sebab, pembahasan sudah sebelum libur lebaran lalu, Raperda administrasi kependudukan memang lanjutan pembahasan agenda bulan lalu. Beberapa catatan hasil pembahasan ditingkat badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) mengemuka. Di antaranya, kemudahan alur pelayanan, penerbitan kartu identitas anak (KIA), hingga penambahan petugas registrasi disetiap desa.
Pembahasan raperda LPJ pelaksanaan APBD 2016 dimulai dengan agenda pembacaan laporan pertanggungjawaban bupati. Laporan disampaikan Wabup Soedjarno. Ali mufthi mengaku salinan laporan sudah diterima masing-masing anggota untuk dilakukan pembahasan ditingkat fraksi. Ali Mufthi tak membantah kinerja pemkab cukup baik tahun anggaran 2016 lalu. Setidaknya, dibuktikan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun, pihaknya ogah menutup mata. Laporan penggunaan duit rakyat selama 2016 tersebut tetap bakal diplototi benar.
‘’Teman-teman anggota di fraksi bakal bekerja secara profesional pastinya, Pembahasan bukan sekedar formalitas,’’ tegasnya.
[espro-slider id=3731]
