Ponorogo – Komisi A dan Komisi D melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Akper Pemkab terkait rencana pelepasan aset. Hasilnya, pihak DPRD menemukan beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan. Misalnya terkait sertifikat aset. Meskipun di antara aset tersebut sudah bersertifikat hak guna pakai, ternyata ada satu yang masih dalam proses. Miseri menyebut hal itu perlu dikonfirmasi dulu ke BPN sebelum mengiyakan apakah akan dilepas atau tidak. ‘’Kalau nanti informasi dari BPN benar (dalam proses), jelas akan jadi pertimbangan kami nanti,’’ tegasnya.
Selain itu, dalam sidak kali ini anggota dewan juga dibuat kaget terkait lahan kosong dengan luas sekitar 14.000 meter persegi. Yang juga masuk dalam lampiran permohonan pelepasan aset. Dari total luas lahan tersebut, ternyata separo di antaranya belum bersertifikat. Hal itu juga masih akan dimintakan konfirmasi ke BPN Ponorogo. Miseri juga mengaku masih butuh kejelasan terkait kepastian lahan seluas 14.000 meter persegi itu apakah ikut dilepas atau tidak. ‘’Karena dalam usulan dalam surat permohonan dengan informasi yang kami dengar berbeda,’’ ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Miseri Effendi menduga di antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pelepasan aset itu masih ada pro dan kontra. Di mana aset berupa lahan kosong seluas 14.000 meter persegi itu menjadi prasyarat pihak Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Malang menerima rencana penggabungan.
‘’Karena itu, apabila benar aset lahan kosong ini tidak termasuk yang akan dilepas, apakah pihak Poltekkes Malang akan menerima (rencana penggabungan)?. Itu akan menjadi kendala,’’ ungkapnya.
Terkait beberapa masalah itu, Miseri mengaku DPRD tidak ada permintaan apapun dan tetap mengacu pada surat permohonan yang sudah diterima. Selama tidak ada revisi, surat tersebut akan dijadikan pedoman DPRD terkait rencana pelepasan aset Akper Pemkab. Di samping itu, Miseri juga menyebut DPRD perlu segera melakukan audiensi dengan pihak Poltekkes Malang untuk mengetahui kejelasan rencana kedepan terkait pengembangan Akper Pemkab. Yang jelas, lanjut Miseri, pihak DPRD berharap kedepan Ponorogo memiliki Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Kesehatan. ‘’Kami semua sepakat kalau nanti di wilayah Mataraman ini ada PTN Kesehatan. Ini demi generasi kita kedepan,’’ jelasnya.
[espro-slider id=3987]
