Rapat paripurna DPRD Ponorogo, dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS TA 2019 (31/07)


Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /home/u5325998/public_html/dprd-ponorogo.go.id/wp-includes/functions.php on line 5313

Proyeksi APBD 2019 hasil pembahasan bersama antara DPRD dengan TAPD itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Slamet Hariyanto di depan peserta sidang paripurna DPRD Ponorogo kemarin (31/7). Perkiraan tersebut tertuang dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS).

Menurut Slamet, pada tahun ini total kekuatan APBD Ponorogo mencapai Rp 2,2 triliun. Nah, tahun depan jumlahnya berkurang menjadi Rp 1,8 triliun. Namun proyeksi sementara APBD itu belum termasuk dana alokasi khusus (DAK), bantuan keuangan (BK) dan dana insentif daerah (DID). Dengan demikian, diperkirakan ada penurunan sekitar Rp 200 miliar. ”Karena itu badan anggaran merekomendasikan untuk mencari sebuah strategi agar asumsi penurunan KUA PPAS tidak mengakibatkan pembahasan ulang mulai dari awal,” jelasnya.

Dari pendapatan daerah, tahun depan pemkab dan dewan sepakat mematok Rp 1,78 triliun. Adapun total belanja Rp 1,8 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung direncanakan Rp 1,16 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 638,8 miliar.

Sementara itu, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada 2019 diproyeksikan sebesar Rp 21,2 milair. Proyeksi itu terbagi dari sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) sekitar Rp 20,9 miliar dan penerimaan piutang sebesar Rp 300 juta.

Seusai paripurna, Slamet menyatakan, kekuatan anggaran itu belum final karena baru sebatas proyeksi. Dengan demikian, masih mungkin terjadi perubahan. Termasuk dari pendapatan atau belanja. ”Bisa berubah ketika dana dari pusat nanti turun,” tutur politikus PKB itu.

Slamet menambahkan, mengacu pada perda 38/2018 tentang pedoman penyusunan APBD 2019, badan anggaran (banggar) DPRD mengusulkan untuk memcari formula hukum. Agar DAK bisa tetap dilaksanakan. “Karena besaran DAK belum diketahui. Sehingga tidak dimasukkan dalam rancangan KUA PPAS,” ungkapnya.