Pesan Forpimda Ponorogo kepada para Kepala Desa: Jangan Takut !!!

IMG_9304Ponorogo- Rapat koordinasi dan sosialisasi bersama DPRD, Forpimda, SKPD dan kepala desa sekabupaten Ponorogo terkait anggaran dana desa di gedung paripurna DPRD Ponorogo berlangsung khidmat dan aktif. Sesi tanya jawab bahkan berlangsung beberapa jam karena minat tinggi para kepala desa sePonorogo, membahas anggaran dana desa. (Senin, 14/09/2015)

 Pj Bupati Ponorogo, Dandim 0802 Ponorogo, Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Ketua Pengadilan Ponorogo bertindak sebagai narasumber, mengupas tuntas masalah-masalah yang selama ini menjadi kendala para kepala desa dalam membuat anggaran hingga realisasi anggaran tersebut, apalagi, kelak, dana untuk desa terus mengalami kenaikan.

“kita berlima (forpimda) ini bersepakat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat desa,” terang Pj Bupati Ponorogo, Masykur.

Dia menjelaskan, terkait serapan anggaran dana desa itu, jika bisa dilakukan dengan baik, maka perkembangan kehidupan khususnya desa juga akan baik. Sebab, peningkatan pendapatan bisa lebih baik, kesejahteraan rakyat pun tercipta, mulai desa ke kecamatan lantas pada level kabupaten Ponorogo.

“kalau itu (anggaran di desa) sudah bagus, maka meningkat ke kecamatan, meningkat lagi ke kabupaten, dan kabupaten akan menjadi bagus,” lanjutnya.

Sementara, menjawab kekhawatiran sejumlah kepala desa terkait penggunaan anggaran, Pj Bupati juga menyarankan agar tak bingung apalagi takut. Sebab, semua anggaran itu sudah diketahui dan terukur.

“jangan ada ketakutan, sebab jika takut itu bukan cermin pimpinan, justru, dengan fasilitas itu bisa membongkar ketakutan itu,” terang Maskur.

hasil laporan yang diterima Pj Bupati, hingga kini penyerapan anggaran desa sudah memasuki triwulan ketiga, dan memang sudah mendekati target. Namun memang diperlukan inovasi serta kesungguhan kepala desa dalam menyerap anggaran untuk pembangunan desa masing-masing.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kejari Ponorogo juga mengapresiasi kegiatan ini, apalagi tujuan utama dari kegiatan ini adalah demi kemajuan Ponorogo secara umum.

Terkait ketakutan sejumlah perangkat desa menyerap anggaran karena terganjal masalah hukum, Kajari Ponorogo, Sucipto pun menjelaskan, pihaknya telah membuka ruang komunikasi lebar-lebar untuk camat dan kepala desa, agar tak menyalahi hukum.

“kita sarankan konsultasi kepada kami, gratis…” kata Kajari Ponorogo, Sucipto kepada ratusan kepala desa.

“kita juga sepakat untuk membimbing dan mengarahkan mereka (para kepala desa), agar tak ada lagi korupsi di Ponorogo,” tegas Sucipto.

Tak dipungkiri, nuansa ketakutan para kepala desa untuk menyerap anggaran dana desa memang terlihat jelas saat sesi tanya jawab berlangsung. Sejumlah kepala desa seperti desa Munggung, Srandil hingga Brahu dan beberapa desa lain, menyampaikan kekhawatirannya untuk menggunakan anggaran. Ada ketakutan, hanya karena kesalahan administrasi, bisa berujung masalah hukum.

Untuk itulah, forpimda secara khusus juga akan mengawal para kepala desa untuk menyerap anggaran desa dengan baik, sesuai dengan UU yang berlaku.

Untuk mendukung itu, kegiatan koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan seluruh kepala desa, camat dan juga anggota DPRD Ponorogo serta forpimda ini, rencananya akan digelar minimal dua kali dalam setahun. Mengingat penting dan urgennya komunikasi terkait serapan anggaran dan desa.