Ponorogo – Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo, berencana akan berkoordinasi dengan Kemendagri, terkait hasil sidak GTT (guru tidak tetap ) dan PTT (pegawai tidak tetap) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan SMPN 1 Bungkal beberapa waktu lalu (15/19/2015). Sidak ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti terkait kejelasan mulai dari jumlah, status dan keberadaan GTT dan PTT, di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
Dari sidak tersebut Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo, menemukan sejumlah GTT maupun PTT yang statusnya kurang jelas, seperti yang diungkapkan Anggota Komisi D, Budi Purnomo, setelah kita cocokan data dari Diknas dan sejumlah sekolah ditemukan GTT yang SK pengangkatnya hanya dari pihak sekolah.
“ Kita akan berkoordinasi dengan pihak Kemendagri terkait kejelasan para GTT maupun PTT dalam proses anggaran dan kejelasan status para pegawai tidak tetap serta guru tidak tetap”. Pungkasnya.
Rencananya Kamis mendatang Pihak Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo, akan ke Jakarta untuk segera koordinasi dengan pihak Kemendagri, dan tujuannya agar kejelasan status dan kedudukan para GTT dan PTT di Kabupaten Ponorogo.
