Komisi B Inspeksi kelangkaan gas bersubsidi

Ponorogo – Persoalan ketersediaan gas elpiji 3 kilogram di Ponorogo coba diurai oleh DPRD setempat. Sejumlah anggota komisi B beserta dengan Hiswana Migas Madiun, Polres Ponorogo, dan dinas perdakum turun ke lapangan memantau stok dan penggunaan gas elpiji ke beberapa (6/6).

Pemantauan ke lapangan dibagi dalam tiga kelompok. Tim pertama memonitoring penggunaan gas elpiji di sejumlah hotel, rumah makan, ukm dan pangkalan yang ada di ponorogo.

Sidak dipimpin oleh Mulyono, anggota komisi B DPRD. Di lokasi pertama sidak yaitu pabrik roti Aulia Jaya, Babadan pihaknya tidak menemukan penyalahgunaan gas bersubsidi. Karena semua proses produksi roti memanfaatkan gas elpiji 12 kilogram.

Saat sidak kedua di sebuah pangkalan di Jalan Krisna, tim hanya mendapati tumpukan tabung gas elpiji 3 kilogram yang kosong. Namun, ada beberapa tabung gas berbagai ukuran yang stoknya masih tersedia.

‘’Sidak ini tidak direncanakan sebelumnya. Semua dilakukan secara mendadak dengan dibagi dalam beberapa tim,’’ kata Mulyono, anggota komisi B DPRD Ponorogo.

Mulyono mengatakan sidak dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh ketersediaan gas di masyarakat. Sekaligus memantau harga jual gas elpiji 3 kilogram di sejumlah pangkalan berikut proses penyalurannya. Karena sesuai dengan surat edaran (SE) Kementerian ESDM, alokasi gas elpiji 3 kilogram sekitar 50 persen diantaranya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga langsung dan UKM. Sedangkan, sisanya dipasarkan ke pengecer. ‘’Kami juga ingin pastikan bahwa penggunaan elpiji di pabrik-pabrik besar tidak memakai elpiji bersubsidi,’’ ujar politisi Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, Mulyono menambahkan hasil sidak di lapangan nanti akan dievaluasi. Pihaknya juga akan sedikit memberikan masukan kepada pemda terkait perbaikan sistem pelayanan penyaluran gas elpiji 3 kilogram ke masyarakat. Salah satunya dengan memakai surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau kartu raskin. ‘’Karena yang wajib mendapatkan gas bersubsidi itu mereka,’’ terangnya.

Namun, pada kenyataannya di lapangan, ungkap dia, elpiji 3 kilogram tidak hanya digunakan untuk warga dengan ekonomi menengah ke bawah saja, namun juga masyarakat mampu dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) ikut memanfaatkan bahan bakar konversi minyak tanah tersebut. ‘’Nanti akan kami evaluasi ke depan bagaimana baiknya. Sebab, elpiji 3 kilogram hanya untuk warga kurang mampu,’’ ungkap Mulyono.