Hearing Komisi D bersama Dinas Pendidikan bahas antisipasi sejumlah permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan UNBK


Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /home/u5325998/public_html/dprd-ponorogo.go.id/wp-includes/functions.php on line 5313

Ponorogo – Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan untuk mengantisipasi sejumlah persoalan yang muncul saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang SMP sederajat akan dilaksanakan mulai tanggal 23-26 April mendatang. Karena dari pengalaman tahun sebelumnya terdapat sejumlah sekolah yang persiapannya kurang tapi sudah dipaksakan UNBK sehingga hasilnya kurang maksimal

Para wakil rakyat sengaja ingin memastikan terkait persiapan ujian nasional terutama bagi sekolah yang sudah menerapkan UNBK. Sementara itu dari data yang masuk ke DPRD, saat ini di Ponorogo masih ada sekolah yang belum menerapkan UNBK, Bahkan diperkirakan jumlahnya masih banyak.

Untuk sekolah yang belum menerapkan sistem UNBK, pihak Komisi D meminta agar tidak memaksakan. Karena pelaksanaan UNBK tidak sekedar kesiapan sarana dan prasarana saja namun juga kesiapan peserta didik yang akan mengikuti ujian. Meski secara aturan membolehkan untuk menumpang di sekolah lain yang dari sisi sarana dan prasarananya lebih siap.

Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Eko Priyo Utomo mengatakan pihaknya tidak ingin nilai hasil ujian nasional SMP yang bakal digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi hasilnya justru merosot karena pihak sekolah memaksakan untukmenggunakan sistem UNBK padahal kemampuan sekolahnya belum memadai. Eko juga mengaku memahami bahwa pelaksnaan UNBK menjadi sebuah keniscayaan di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Dan itu memang harus bisa diterima semua pihak, tidak hanya dalam pendidikan saja.

‘’Momennya juga bukan hanya pas ujian nasional saja, tapi saat pembelajaran juga,’’ tegasnya.

Karena itu sebelum menerapkan UNBK seharusnya didahului dengan penerapan sistem komputerisasi yang berkesinambungan. Maksudnya komputerisasi itu tidak hanya saat ujian saja, tapi mulai dari pembelajaran anak-anak sudah dibiasakan menggunakan sistem komputer. Sehingga ketika pelaksanaan UNBK, peserta didik dipastikan semuanya bisa mengoperasikannya/

Mengenai kegiatan hearing kemarin, Eko mengaku sebenarnya tidak ada keluhan dari masyarakat. Tapi hanya sekedar masukan untuk Dispendik Ponorogo yang kurang dari sebulan lagi akan menggelar ujian nasional. Untuk jumlah peserta ujian nasional jenjang SMP sederajat tahun ini ada sebanyak 12.890 peserta dari 172 lembaga. Dengan rincian 8.053 peserta dari 90 lembaga SMP Negeri dan Swasta serta 4.837 peserta dari 82 lembaga MTs Negeri dan Swasta.