Ponorogo – Ratusan pedagang eks Stasiun jalan Soekarno – Hatta Ponorogo berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten setempat, (05/02/18). Unjuk rasa ini dipicu setelah pihak satpol pp menyegel bangunan pasar karena dianggap ilegal dan tidak sesuai aturan. Padahal lokasi tersebut merupakan sumber mata pencaharian satu satunya para pedagang pasar eks stasiun.
Selain berorasi secara bergantian para pedagang juga membentangkan poster bertuliskan sejumlah tuntutan dan menghujat langkah satpol pp yang dinilai mematikan perekonomian rakyat kecil. Mereka menuntut pemkab Ponorogo untuk segara membuka Pol PP Line yang dipasang oleh pol PP Ponorogo beberapa waktu lalu. Serta juga mencabut pemasangan papan yang berisikan Perda di lokasi tempat jualannya sehari hari
Tidak hanya itu saja para pedagang juga menghadirkan penasehat hukum untuk membantu pedagang eks stasiun untuk menempuh langkah hukum jika tuntutan mereka tidak ditanggapi pihak pemerintah.
“Pemasangan Pol PP Line tersebut merupakan tindak arogannya petugas Pol PP. Seharusnya harus melakukan ijin dahulu pasalnya tanah aset PT KAI itu sudah disewa oleh Koperasi Pandu Arta Nugraha Jaya yang telah disewa selama 15 tahun yang lalu dan difungsikan untuk kepentingan masyarakat dan pedagang (pasar tradisional),” jelas Ernawati.
Dalam hal ini tim advokasi yang beranggotakan empat orang yakni Ernawati, Ratih Larasati, Didik dan Pradipta yang mendampingi ratusan pedagang eks Stasiun untuk berdialog dengan Anggota Dewan dan Pejabat.
Sementara itu berdasarkan pantauan team liputan media center suasana mediasi di gedung dewan berlangsung alot para pedagang yang didampingi 4 penasehat hukumbersih kukuh menutut pihak satpol pp segera melepas Pol PP Line.
Anik Suharto, S.sos Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo yang menerima aduan dari para pedagang eks stasiun mengatakan pihaknya akan segera koordinasi dengan pihak eksekutif selama 24 jam
“ Kami tidak bisa melangkah sendiri karena kita menunggu teman dari Komisi B yang masih ke PT KAI Bandung dan besok datang dan ini nanti juga akan kami sampaikan ke bupati untuk mengagendakan pertemuan dengan pedagang besok,” tegas Anik di tengah audien dari para pedagang.
