Ponorogo- Terkait carut marut paska penutupan bekas lokalisasi terbesar di Ponorogo, Kedung Banteng, sejumlah anggota dewan dari komisi D mendatangi kantor kementrian sosial RI di Jakarta. Selain menjelaskan sejumlah masalah yang kini terjadi paska penutupan, para legislator juga meminta solusi ke Mensos. (Selasa, 08/09/2015)
Diantaranya, terkait temuan komisi D DPRD Ponorogo saat sidak pekan kemarin, ada 92 warga terdampak yang hingga kini belum menerima kompensasi yang telah dijanjikan pemerintah. Selain itu,masih ada praktek prostitusi di beberapa warung di dalam kompleks, yang ternyata hingga kini masih beroperasi. Diperparah dengan dugaan praktek prostitusi yang justru liar di beberapa wilayah di Ponorogo.
“ya ini menindaklanjuti temuan kita saat sidak kemarin, terkait masalah penutupan lokalisasi,” terang Sugiyanto, anggota komisi D DPRD Ponorogo.
Politisi Partai Demokrat ini berharap, ada solusi yang bisa diberikan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Sosial terkait carut marut paska penutupan bekas lokalisasi Kedung Bantheng. Pasalnya, banyak temuan yang justru mengindikasikan ada praktek prostitusi liar di beberapa tempat.
“jadi sudah ada laporan warga, para eks. Kedung Bantheng itu sebagian justru liar. Ada yang di wilayah kota, ada yang di Siman ada pula yang di Mlilir. Makanya, kita juga meminta dinas terkait untuk mengawal masalah ini juga,” pungkas mantan kepala desa itu.
